Merebut Legitimasi: HIPMALA dan klaim representasi Mahasiswa Lampung
( Oleh: Arie Oktara , Abdillah Umbola, Anshor )
Ini tulisan salah satu kelompok kuliah aktor intermediary s2 JPP Fisipol UGM mengenai perebutan klaim representasi HIPMALA. Lumayan, tulisan ilmiah mengenai HIPMALA. )
Pendahuluan
Kelompok kepentingan biasanya dipahami sebagai entitas yang merepresentasikan kepentingan kelompok masyarakat tertentu untuk kemudian didesakkan kepada pemerintah. Pemahaman secara demikian umumnya disandarkan pada bangunan relasi masyarakat dan organisasi tersebut serta relasi organisasi tersebut dengan negara. Legitimasi, kemudian menjadi hal yang penting untuk memperkuat posisi organisasi, baik hubungannya dengan masyarakat yang direpresentasikan maupun hubungannya dengan negara.
Dalam proses mendapatkan legitimasi, sebuah organisasi tidak hanya bergerak vertikal dalam relasinya dengan negara dan masyarakat seperti banyak dipahami selama ini. Namun, hal lain yang justru menentukan adalah gerak horizontal, yakni kompetisinya dengan aktor lain yang mengharuskan adanya strategi dalam mengemas maupun mengelola kepentingan, baik dalam bentuk kerjasama untuk memanfaatkan peluang maupun hambatan serta gesekan dengan aktor lain dalam perebutan legitimasi tersebut.
Tulisan ini akan membahas organisasi yang menghimpun mahasiswa asal Lampung yang ada di Yogyakarta dengan fokus kajian pada Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Lampung (HIPMALA) dalam kompetisinya dengan aktor lain guna merebutkan legitimasi sebagai kelompok yang merepresentasikan mahasiswa Lampung.
Kompetisi Memperebutkan Legitimasi
Sebagai daerah yang berstatus sebagai kota pendidikan, Yogyakarta menjadi tempat berdirinya ratusan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta (1). Hal tersebut menjadi magnet yang menarik mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia untuk menempuh pendidikan di Yogyakarta. Mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari luar Yogyakarta tersebut, kemudian membikin organisasi-organisasi guna menyatukan diri, sekaligus menjadi entitas yang merepresentasikan kepentingan-kepentingan mereka selaku mahasiswa asal daerah. Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Lampung (HIPMALA) Yogyakarta, adalah satu dari banyak organisasi-organisasi mahasiswa asal daerah yang bertebaran di Yogyakarta tersebut (2). HIPMALA mengklaim diri sebagai organisasi yang merepresentasikan mahasiswa-mahasiswa asal Lampung yang menuntut pendidikan di Yogyakarta.
HIPMALA, bukanlah aktor tunggal dalam memperebutkan legitimasi mahasiswa asal Lampung di Yogyakarta yang notabene adalah kelompok masyarakat yang diklaim diwakilinya. Ada banyak organisasi serupa yang juga mengaku sebagai aktor yang merepresentasikan kepentingan. Di Jawa Tengah saja, HIPMALA harus berkompetisi guna mendapatkan legitimasi dari beberapa organisasi seperti misalnya Keluarga Mahasiswa Pelajar Lampung (KAMAPALA) Semarang, atau Ikatan Mahasiswa Lampung (IKAMALA) Solo. Di Yogyakarta, HIPMALA juga berkompetisi dengan organisasi-organisasi lain yang juga mengklaim mewakili mahasiswa Lampung, misalnya saja Keluarga Mahasiswa Nadhlatul Ulama (KMNU) Lampung- Yogyakarta, atau Keluarga Muslim (KaMus) Lampung- Yogyakarta. Namun untuk lebih memfokuskan bagaimana kompetisi yang terjadi antara HIPMALA dengan aktor lain, dalam tulisan ini hanya akan dibahas KaMus (3) sebagai organisasi kompetitornya dalam memperebutkan legitimasi dari mahasiswa Lampung di Yogyakarta sebagai kelompok yang mewakili kepentingannya.
Legitimasi organisasi, baik HIPMALA maupun KaMus sebagai representasi mahasiswa Lampung di Yogyakarta tidak serta merta hadir seiring dengan kemunculan mereka sebagai sebuah organisasi. Namun, legitimasi tersebut dibangun oleh keduanya dengan menggunakan modal serta struktur peluang yang masing-masing mereka miliki, sehingga keduanya kemudian diamini sebagai kelompok yang legitimate sebagai kelompok kepentingan. Dalam aktivitasnya guna memperoleh legitimasi, sosialisasi keberadaan mereka kepada khalayak, menjadi hal strategis, serta menjadi ruang kontestasi utama dalam membangun citra diri sebagai organisasi representasi.
Dalam perebutan klaim sebagai organisasi yang merepresentasikan mahasiswa asal Lampung yang ada di Yogyakarta, baik HIPMALA maupun KaMus, menjadikan siswa sekolah tingkat atas sebagai sasaran utama sosialisasi. Dalam menjalankan sosialisasi untuk meraih klaim awal sebagai organisasi representasi tersebut, keduanya menggunakan jejaring alumni sebagai jembatan yang menghubungkan mereka dengan siswa-siswa di sekolah-sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi mereka.
KaMus misalnya, karena dalam sejarahnya mereka dibentuk oleh alumni-alumni Kerohanian Islam (Rohis), yakni semacam organisasi islam di level sekolah tingkat atas, maka mereka menggunakan jejaring Rohis di sekolah-sekolah tingkat atas di Lampung untuk membantu mereka memperkenalkan diri. HIPMALA pun demikian, menggunakan jejaring anggotanya yang notabene merupakan alumni dari sekolah-sekolah tingkat atas yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung. Namun, di ruang kontestasi awal (sosialisasi) ini, HIPMALA mendapatkan kemudahan dari organisasi-organisasi mahasiswa Lampung level kabupaten di Yogyakarta yang secara organisasional berada di bawah struktur HIPMALA (4). 11 organisasi kabupaten ini kemudian menjadi jejaring yang efektif untuk mendapatkan pengenalan dari siswa-siswa tingkat atas di Lampung melalui sosialisasi yang dilakukan oleh mereka karena proses sosialisasi dilakukan secara menyeluruh meliputi satu provinsi. Tidak seperti KaMus misalnya yang mengandalkan organisasi yang berdasarkan identitas keagamaan untuk melakukan sosialisasi (Rohis). Sehingga dalam ruang kontestasi awal ini, HIPMALA yang tidak mendasarkan diri pada satu identitas tertentu seperti KaMus, serta didukung oleh jejaring yang dimiliki oleh organisasi-organisasi Lampung level kabupaten di daerahnya masing-masing cenderung memenangkan pertarungan.
Pada perkembangan selanjutnya, KaMus kemudian menyadari keterbatasan organisasinya yang hanya merujuk pada identitas tertentu, sehingga kemudian berpengaruh pada keterbatasannya untuk mendapatkan anggota dibandingkan dengan HIPMALA. Mereka kemudian berusaha memperluas basis legitimasinya dengan mendefinisikan ulang kata “muslim” di nama organisasinya sebagai kata yang tidak merujuk ke identitas tertentu sebagai syarat keanggotaannya, namun sebagai “nilai” yang melandasi kegiatan-kegiatannya (5). Selain itu, mereka juga mendefinisikan ulang organisasi mereka sebagai “…komunitas dengan sifat kekeluargaan yang memiliki misi untuk menyatukan dan menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang berasal dari provinsi Lampung, baik aseli ataupun bukan…” (6). Dengan adanya usaha-usaha tersebut, KaMus berusaha memperluas basis legitimasinya dengan melonggarkan syarat keanggotaannya. Dari hal tersebut, pengenalan khalayak (mahasiswa) Lampung di Yogyakarta sebagai organisasi representasi, diharapkan dapat berkembang lebih luas, bahkan dengan menerima mahasiswa-mahasiswa yang non muslim sebagai anggotanya.
Namun, usaha KaMus tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap perluasan anggota organisasinya. Kelompok KaMus misalnya, melihat ada dua hal yang menyebabkan strategi yang dilakukan oleh KaMus tidak berdampak positif pada bertambahnya anggota organisasi mereka. Pertama, bahwa citra yang dilekatkan oleh KaMus sebagai organisasi yang hanya merepresentasikan alumni Rohis asal Lampung di Yogyakarta pada awal pembentukan organisasinya, cenderung telah melekat pada KaMus. Dan HIPMALA sebagai organisasi yang telah berdiri lebih lama dari KaMus, membawahi organisasi-organisasi mahasiswa Lampung level kabupaten, serta tidak mendasarkan diri pada identitas-identitas tertentu, akhirnya telah berhasil mengklaim diri mereka sebagai organisasi yang merepresentasikan mahasiswa-mahasiswa Lampung. Pencitraan awal KaMus sebagai “organisasi mahasiswa muslim” justru digunakan oleh HIPMALA sebagai hal untuk memperkuat klaim mereka sebagai organisasi representasi mahasiswa Lampung di Yogyakarta dari segala identitas dan asal daerah.
Kedua, HIPMALA berhasil merangkul dua komunitas mahasiswa asal Lampung yakni masing-masing Komunitas KM 1000 yang berkutat pada kegiatan kesenian, dan Persatuan Sepakbola Himpunan Mahasiswa Lampung Yogyakarta (PS HIMALAYA) pada kurun 2004- 2005 menjadi lembaga semi otonom di bawah struktur organisasi mereka. Bergabungnya dua komunitas ini, berpengaruh besar terhadap munculnya kemapanan klaim HIPMALA sebagai aktor yang merepresentasikan kepentingan mahasiswa Lampung di Yogyakarta. Karena kemudian dua lembaga semi otonom ini menjadi penting terutama sebagai ruang bagi mahasiswa-mahasiswa yang berkepentingan untuk berkesenian di HIPMALA (melalui KM 1000) dan berkegiatan olahraga (melalui PS HIMALAYA) (7).
Sebaliknya, selain menambah legitimasi dengan bergabungnya anggota-anggota baru yang aktif di HIPMALA melalui kegiatan kedua komunitas tersebut, keduanya menjadi penting sebagai basis untuk memperoleh legitimasi dari pemerintah Provinsi Lampung dengan menggunakan prestasi-prestasi (yang disimbolisasikan dengan piala dan penghargaan) yang diperoleh oleh HIPMALA dari kedua komunitas semi otonom tersebut. Banyaknya penghargaan yang didapat dari kemenangan kedua komunitas tersebut menjadi salah satu cara HIPMALA memperlihatkan eksistensinya kepada Pemerintah Provinsi Lampung hingga akhirnya mendapat pengakuan sebagai organisasi representasi mahasiswa yang “resmi” dari pemerintah karena dianggap berhasil “mengharumkan” Lampung di Yogyakarta (8). “Legitimasi Piala” tersebut tidak dimiliki oleh KaMus, sehingga KaMus lagi-lagi tidak bisa memenangkan pertarungan dengan HIPMALA dalam mendapatkan legitimasi dari pemerintah sebagai organisasi representasi kepentingan mahasiswa di Yogyakarta yang legitimate.
Show of Power di “Mudik Jejama”
Selain berkompetisi dengan memperebutkan legitimasi dari mahasiswa dalam ruang-ruang seperti sosialisasi, serta pemaksimalan modal yang dimiliki di internal organisasinya, HIPMALA juga berkompetisi dengan aktor lain guna meraih legitimasi dari pemerintah Provinsi Lampung. Selain “legitimasi piala” dengan mencitrakan organisasinya sebagai organisasi yang “berprestasi”, HIPMALA juga menggunakan forum mudik bareng atau mudik jejama dalam bahasa Lampung sebagai ruang untuk menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi yang besar di mata Pemerintah Provinsi Lampung.
Besarnya jumlah mahasiswa Lampung di Yogyakarta, yang menurut Ketua HIPMALA Arie Al Izhar sekitar 8.000 orang, dengan 600 orang sebagai anggota aktif HIPMALA, menjadi modal tersendiri bagi HIPMALA. Kuantitas mahasiswa ini, kemudian digunakan untuk unjuk kekuatan kepada Pemerintah Provinsi Lampung saban hari raya Idul Fitri di tiap tahunnya. Kebiasaan umat muslim termasuk mahasiswa Lampung di Yogyakarta untuk mudik, difasilitasi oleh HIPMALA dengan membuat kegiatan mudik jejama. Sebenarnya kegiatan ini pertama kali diadakan oleh KaMus pada 1998. Meski awalnya hanya diikuti oleh sedikit orang, namun kegiatan ini, menurut Ketua KaMus terus dilaksanakan, hingga peserta mencapai satu hingga dua bus di tiap tahunnya. Selain membantu memudahkan mahasiswa untuk kembali ke kampung halaman, mudik bareng diadakan oleh KaMus untuk menyosialisasikan organisasinya.
Mudik jejama ini kemudian dilihat sebagai salah satu ruang oleh HIPMALA untuk juga mengumpulkan dan menyosialisasikan organisasinya kepada mahasiswa Lampung di Yogyakarta yang tidak aktif di organisasi. Maka pada 2005, HIPMALA juga mengadakan mudik jejama. Lagi-lagi, karena pengenalan sebagai organisasi yang merepresentasikan mahasiswa Lampung telah dipegang oleh HIPMALA, kegiatan mudik jejama yang diadakan oleh mereka dalam waktu yang singkat berhasil menarik massa mahasiswa dalam jumlah yang besar. Pada 2006 saja misalnya, ada 11 bus yang digunakan oleh HIPMALA dalam kegiatan mudik barengnya. Besarnya jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan mahasiswa ini justru digunakan oleh HIPMALA untuk menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi dengan basis massa yang besar kepada pemerintah Provinsi. Tiap mahasiswa yang mengikuti mudik jejama ini dikumpulkan terlebih dahulu di pendopo kegubernuran untuk bersilaturahmi dan berdiskusi dengan Gubernur Lampung atau pejabat pemerintah provinsi yang lain sebelum menuju daerah asal mereka masing-masing.
Pertemuan antara HIPMALA dengan pihak pemerintah Provinsi pada tiap tahun ini kemudian dimanfaatkan untuk mendesakkan kepentingan-kepentingan mereka kepada pemerintah, misalnya saja permintaan pengadaan asrama putri bagi mahasiswi di Yogyakarta oleh Ketua HIPMALA di forum mudik jejama 2006. Dan besarnya jumlah mahasiswa yang hadir di ruang pendopo kegubernuran saban tahun tersebut terbukti ampuh untuk mendesak pemerintah. Terbukti, pada 2009 pemerintah provinsi Lampung akhirnya “mengabulkan” permintaan asrama putri senilai 4, 8 Milliar Rupiah (9). Lagi-lagi, “keberhasilan” HIPMALA menghadirkan ratusan mahasiswa ke pendopo kegubernuran dan menggunakannya untuk mendesakkan kepentingan mahasiswa pada forum yang berlangsung tiap menjelang hari raya Idul Fitri tersebut, menghadiahkan legitimasi bagi HIPMALA, baik dari mahasiswa Lampung di Yogyakarta, dan juga Pemerintah Provinsi Lampung.
Pendanaan Organisasi dan Fenomena “Seseran”
Pendanaan adalah salah satu dimensi penting guna mengukur kekuatan sebuah organisasi. Hal tersebut berkaitan dengan modal ekonomi organisasi untuk menggerakkan aktivitas organisasi dalam proses kompetisi yang berlangsung. Secara tidak langsung, survivalitas sebuah organisasi kemudian tergantung dari kemampuan organisasi tersebut memobilisisasi sumber dana. Hampir semua organisasi menjadikan iuran anggota sebagai sumber dana utama dalam menjalankan aktivitas organisasinya. Begitupun HIPMALA. Namun dalam konteks HIPMALA porsi yang didapatkan dari iuran anggota itu sangat kecil. Hal tersebut membikin HIPMALA harus memobilisasi sumber dana lain untuk mencukupi kebutuhan organisasi. Salah satu sumber yang bisa memenuhi kebutuhan akan dana tersebut adalah alokasi anggaran khusus dari Pemerintah Provinsi Lampung (10).
Legitimasi dari pemerintah yang berhasil dimenangkan oleh HIPMALA dengan menggunakan secara maksimal modal-modal internal yang ia miliki seperti yang diterangkan sebelumnya, serta kemampuannya untuk menciptakan citra sebagai organisasi yang “besar,” juga berpengaruh terhadap kelancaran untuk pengajuan serta pencairan dana operasional untuk keberlangsungan HIPMALA sebagai organisasi yang tidak didapatkan oleh organisasi-organisasi kompetitornya seperti KaMus, atau malahan organisasi mahasiswa Lampung di daerah lain seperti Semarang dan Solo. Mudahnya dana organisasi dari pemerintah ini, menjadikan kegiatan-kegiatan organisasi yang dilakukan oleh HIPMALA juga menjadi mudah. Sehingga secara logika, kompetisinya dengan aktor-aktor lain yang kesulitan mendapatkan kemudahan serupa untuk memperebutkan legitimasi, menjadi tidak sulit.
Selain ruang-ruang yang diciptakan oleh HIPMALA untuk membangun relasi baiknya dengan pemerintah provinsi Lampung, yang juga digunakan adalah jaringan di birokrasi yang sebelumnya telah dibangun oleh alumni, terutama mantan-mantan Ketua HIPMALA. Klaim sebagai organisasi yang merepresentasikan mahasiswa asal Lampung di Yogyakarta, adanya jejaring dalam birokrasi tersebut, terutama menjadi modal lain yang dipelihara serta digunakan oleh HIPMALA untuk memudahkannya memobilisasi dana dari Pemerintah Provinsi Lampung secara rutin dengan pelaporan pertanggungjawaban secara berkala. Kedekatan secara personal mantan-mantan Ketua HIPMALA dengan jaringan di dalam birokrasi Provinsi Lampung yang diwariskan secara turun temurun ini tidak dimiliki oleh organisasi kompetitornya misalkan KaMus, sehingga kemudahan untuk mengakses dana dari Pemerintah juga tidak dipunyai oleh mereka.
Yang menarik adalah fenomena “seseran” atau uang pemberian pribadi oleh pejabat di Provinsi Lampung kepada Ketua HIPMALA yang secara pribadi memiliki kedekatan secara personal dengan pejabat-pejabat di birokrasi. Budaya pemberian seseran ini menurutnya berlangsung dalam ruang pertemuan dengan pejabat pemerintah, diluar bantuan resmi yang di berikan oleh institusi. Fenomena tersebut mengemuka ketika kelompok kami menanyakan apa saja keuntungan yang didapat sebagai ketua HIPMALA (11). Selain keuntungan-keuntungan yang bersifat formalitas seperti misalnya kecakapan berorganisasi, dan lainnya, seseran ini ia tekankan sebagai hal utama yang ia dapat. Di sini dapat kita lihat bahwa keberhasilan klaim sebagai organisasi yang merepresentasikan mahasiswa asal Lampung di Yogyakarta kemudian digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan-kepentingan individu. Dalam konteks HIPMALA, organisasi kemudian menjadi sarana untuk mendapat keuntungan pribadi oleh person yang memimpin organisasi berupa uang dengan memanfaatkan kedekatan relasi dengan pejabat-pejabat tinggi di struktur pemerintahan. Dan menariknya lagi, fenomena seseran ini menurut Ketua HIPMALA merupakan hal yang lumrah.
Selain dana dari pemerintah provinsi, sumber lain yang digunakan oleh HIPMALA adalah sumbangan dari alumni-alumni, terutama yang tergabung dalam dewan pembina. Dimasukkannya alumni dalam struktur organisasi, menjadikan relasi dengan alumni senantiasa terjaga. Di sini, ketika organisasi memiliki kesulitan dalam pendanaan, sumbangan dari alumni yang diberikan secara sukarela atas nama pribadi menjadi salah satu sumber pendanaan yang digunakan (12). Meski menurutnya, dana dari alumni hanya mengisi porsi sangat kecil dalam pembiayaan organisasi.
Kesimpulan
Dari penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa HIPMALA bukanlah aktor tunggal yang tampil sebagai organisasi yang merepresentasikan mahasiswa asal Lampung di Yogyakarta. Namun terdapat organisasi lain yang juga berusaha hadir dan berkompetisi meraih legitimasi sebagai aktor yang mereprsentasikan mahasiswa Lampung seperti KaMus. Sehingga, kompetisi terus berlangsung karena organisasi tersebut sama-sama terus memelihara klaim atas legitimisasi yang telah ia dapatkan dari kelompok mahasiswa yang diwakilinya.
Dalam rangka memperoleh legitimasi sebagai organisasi yang merepresentasikan kepentingan mahasiswa asal Lampung di Yogyakarta misalnya, HIPMALA menggunakan peluang yang dimiliki, misalnya secara internal mengembangkan diri dengan merangkul organisasi lain yaitu KM 1000 dan PS Himalaya, sebagai representasi dari masing-masing mahasiswa peminat seni, serta mahasiswa dengan bakat dan minat di bidang olahraga asal Lampung. Selain itu HIPMALA juga memaksimalkan jaringan lain, baik berupa jejaring yang dibangun oleh alumni, terutama Ketua HIPMALA dalam birokrasi pemerintah sebagai jembatan dalam memobilisasi sumber dana dalam menggerakkan organisasi, maupun jaringan alumni di luar birokrasi sebagai penguat dalam membangun citra dan klaim HIPMALA sebagai organisasi yang merepresentasikan mahasiswa asal lampung yang ada di Yogyakarta.
Berdasarkan pembahasan yang telah di paparkan diatas dapat di ketahui dengan jelas bahwa legitimasi kelompok kepentingan, dalam hal ini HIPMALA sebagai organisasi yang merepresentasikan mahasiswa asal Lampung yang ada di Yogyakarta tidak secara langsung melekat pada HIPMALA, namun legitimasi sebagai representasi tersebut dibangun dan senantiasa di perkuat dalam proses kompetisi dan kolaborasi dengan organisasi lain yang berlangsung secara terus menerus. Artinya, yang menjadi titik penting yang harus digarisbawahi dalam tulisan ini adalah perlunya menitikberatkan “politik intermediari” yang berlangsung dalam tataran tengah untuk melihat legitimasi macam apa, serta bagaimana legitimasi sebagai kelompok kepentingan diperebutkan oleh aktor-aktor yang saling berkompetisi satu sama lain.
Catatan Kaki:
(1) Menurut data kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta per 20 Desember 2011, selain 4 perguruan tinggi negeri (UGM, UNY, UIN, dan ISI), ada 116 perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Jumlah tersebut meliputi 112 PTS aktif dan 4 PTS tidak aktif. Dari 112 PTS tersebut, terdapat 508 program studi, dengan rincian 18 Universitas dengan 284 program studi, 4 Institut dengan 24 program studi, 38 Sekolah Tinggi dengan 116 program studi, 45 Akademi dengan 61 program studi dan 7 Politeknik dengan 23 program studi.
Sumber: http://kopertis5.org/?p=profil, diakses pada 20 Desember 2011 pukul 16. 30 WIB
(2) Organisasi ini didirikan pada 1952. Menurut Ketua Umum HIPMALA periode 2010-2011, Arie Al- Izhar, awalnya organisasi ini hanya menjadi semacam komunitas untuk menyatukan pelajar dan mahasiswa asal Lampung di Yogyakarta dan hanya menjadi ruang untuk mengurusi hal-hal kecil yang berhubungan dengan mahasiswa rantau. Misalnya saja ketika ada keterlambatan kiriman biaya hidup dari orangtua salah satu mahasiswa, HIPMALA menjadi entitas yang memunculkan mekanisme gotong royong untuk membantu mahasiswa tersebut. Atau permasalahan kecil lainnya, seperti mengurusi mahasiswa-mahasiswa yang sakit di perantauan. Seiring berjalannya waktu, kelompok ini kemudian mengorganisasikan dirinya dengan menciptakan perangkat-perangkat organisasi seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ ART), dan struktur kepengurusan. Dalam perkembangannya pula, HIPMALA menjadi semacam organisasi induk yang membawahi 12 organisasi mahasiswa Lampung tingkat Kabupaten/ Kotamadya di Yogyakarta serta 2 lembaga semi otonom yang masing-masing berkutat pada kegiatan kesenian dan olahraga.
(Transkrip wawancara dengan Arie Al Izhar, Ketua HIPMALA Yogyakarta periode 2010-2011)
(3) Organisasi ini terbentuk pada 1998. Awalnya, organisasi ini hanya menghimpun alumni-alumni Rohani Islam (Rohis), organisasi Islam di SMUN 2 Bandar Lampung yang berkuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM). Namun dalam perkembangannya, organisasi ini kemudian mencoba meluaskan skope organisasinya dengan menghilangkan batasan-batasan identitas sebagai syarat untuk bergabung dalam organisasinya.
(Wawancara dengan Ketua KaMus Lampung Yogyakarta dan profil KaMus di kamuslampung.blogspot.com)
(4) Dalam wawancara, Ketua HIPMALA menyebut ada 14 organisasi Kabupaten. Setelah diverifikasi, ternyata hanya ada 11 organisasasi.
“…HIPMALA ini kan himpunan pelajar mahasiswa Lampung skala provinsi. Di dalam Lampung itu kita punya 14 kabupaten, anggota-anggota hipmala ini terdiri dari 14 kabupaten tadi, gitu bang..misalkan begini, aku sebagai ketua hipmala, ingin mengumpulkan 600 orang ini, nah itu sistemnya saya itu tinggal kontak person dengan ketua IKPM, IKPM Kabupaten. Satu kabupaten saja punya massa 50 orang, 50 x 14 Kab. Berapa itu bang? 700 kan?. Nah 700, itupun saya rasa 50 itu hanya intern yang dekat, belum lagi yang ada ajakan-ajakan gitu…”
(Transkrip wawancara dengan Arie Al Izhar, Ketua HIPMALA Yogyakarta periode 2010-2011)
(5) Muhammad Aga Sekamdo, “Catatan Mudik: Refleksi 10 Tahun Mudik Bareng KAMUS Lampung”, Artikel berita. Diunduh dari http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id=20081016002438, pada 3 Januari 2011, pukul 16. 30 WIB.
(6) Profil Keluarga Muslim Lampung Yogyakarta. Diunduh dari http://kamuslampung.blogspot.com/ pada 1 Januari 2011, pukul 10. 15 WIB.
(7) “Jadi begini bang, kita ini kan, di HIPMALA ini punya badan semi otonom gitu bang, seperti seni budaya namanya KM 1000 HIPMALA Yogyakarta… …Trus ada namanya PS Himalaya, yaitu persatuan sepak bola HIPMALA Yogyakarta… …KM 1000 Hipmala punya massa sendiri begitu juga PS Himalaya punya massa sendiri. Nah cuman, kalu misalkan kegiatan besar… …kegiatan kayak misalkan makrab,semua kita undang, mubes juga. Kemarin saja waktu pemilihan saya sebagai ketua, yang hadir ada sekitar 600 orang. Jadi ketertarikan orang untuk bergabung dengan hipmala berbeda-beda, ada yang tertarik karana ada organiasasi keolahragaan yaitu PS Himalaya, sementara PS Himalaya berada di bawah HIPMALA. Dan dalam setiap kegiatan, hal-hal yang menyangkut keungan dan pendanaan kita (HIPMALA) yang mengatur begitu juga dengan seni budaya,musik dan yang berbau seni maka dia masuk KM 1000 Hipmala…”
(Transkrip wawancara dengan Arie Al Izhar, Ketua HIPMALA Yogyakarta periode 2010-2011)
(8) “…Ada kebanggaan tersendiri dari Gubernur kepada mahasiswa jogja. Contoh dalam setiap pidato gubernur mengatakan: “ saya senang dengan jogja, seni budayanya OK, Olah raganya Ok…”
Idem.
(9) Wawancara dengan Ketua HIPMALA Yogyakarta periode 2010-2011, Arie Al Izhar.
(10) “…iya, ada pasti, kalau ditotal sekitar 100-150 juta pertahun dana dari APBD Lampung. Untuk setiap kegiatan menghabiskan dana rata-rata sekitar 10 juta. Ya nantinya, kalau ada kegiatan lagi kita minta lagi...”
Transkrip wawancara dengan Ketua HIPMALA Yogyakarta periode 2010-2011.
(11) “…kalau untuk pribadi, ya paling ada seseran seseran, gitukan bang. Seseran itu kaya kita bertamu ke wakil gubernur, dapat uang satu juta, gitukan. Nah, seperti-seperti itulah intinya. Kalau uang organisasikan akan kita LPJkan lari-lari kemananya kan? Kalau itu (seseran) ga, karena uang pribadi…”
Transkrip wawancara dengan Ketua HIPMALA Yogyakarta periode 2010-2011.
(12) “…jadi berbicara alumni ini kan domisili, ada yang di jogja ada juga yang sudah berada di lampung. Kalau bantuan uang, dijoja sendiri kita memilih para senior yang mampu. Kalau ditotal senior kita yang aktif di jogja sekitar 40 orang. Ada senior yang membantu dalam bentuk barang dan dalam bentuk dana (uang)…”
Transkrip wawancara dengan Ketua HIPMALA Yogyakarta periode 2010-2011.
Daftar pustaka
Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
Budiman, Arief. 2006. Kebebasan, negara, pembangunan. Pustaka Alvabet & Freedom Institute, Jakarta.
Ivancevich, M Jhon. Robert Konopaske. Michael T Maatteson. 2007. Perilaku dan manajemen organisasi. Penerbit Erlangga.
Pitkin, Hanna. 1972. the concept of representation. University of California Press
Sumber-sumber Internet:
http://www.kabarindonesia.com/
http://www.kamuslampung.blogspot.com/
http://www.kopertis5.org/
